Promosi Investasi

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2015

Selain menghitung lajupertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku juga berikut ini merupakan perhitungan laju perumbuhan ekonomi PDRB atas dasar harga konstan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabe dibawah ini.

Laju Pertumbuhan Ekonomi  Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2015 (%)

No. Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan Ekonomi
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 10,59 8,60 8,87 7,82
2 Pertambangan dan Penggalian 11,04 8,13 6,70 8,39
3 Industri Pengolahan 12,80 10,32 9,31 11,13
4 Pengadaan Listrik dan Gas 11,57 0,95 -9,47 7,19
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 11,03 8,86 10,10 11,00
6 Kontruksi 12,91 12,84 12,65 11,62
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,50 9,51 13,26 12,10
8 Transportasi dan Pergudangan 13,82 16,03 18,15 15,88
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10,22 10,86 10,31 11,93
10 Informasi dan Komunikasi 6,04 5,33 5,85 7,09
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 8,61 9,20 9,38 10,88
12 Real Estate 10,05 8,87 10,30 10,36
13 Jasa Perusahaan 10,53 11,86 11,59 12,64
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 11,26 14,86 9,10 8,42
15 Jasa Pendidikan 12,70 8,47 7,64 8,48
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,22 10,35 10,20 9,71
17 Jasa Lainnya 14,12 10,11 9,62 11,70
Jumlah 11,13 10,10 10,36 10,38

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2016

Pertumbuhan Ekonomi

Membaiknya perekonomian Indonesia pada tahun 2016 diiringi dengan penurunan tingkat suku bunga dan terjaganya nilai inflasi yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap peningkatan konsumsi, baik masyarakat maupun pemerintah. Konsumsi yang merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun 2015 tumbuh sebesar 4,88 persen, meningkat sebesar 0,14 poin dan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 5,02 persen di tahun 2016.

Berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau justru mengalami perlambatan disetiap tahunnya, tak terkecuali di kabupaten Karimun. Meski angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun mengalami perlambatan, tetapi angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun masih jauh diatas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau maupun nasonal.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Dan Kabupaten Karimun

Sementara jika dibandingkan dengan enam kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, pertumbuhan ekonomi kabupaten Karimun menduduki posisi pertama dengan nilai rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 6.78 selama tahun 2012-2016, diikuti oleh Kota Batam sebesar 6.68 persen untuk periode tahun yang sama (Gambar dibawah). Data per tahun juga menunjukan jika Kabupaten Karimun memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,18 persen.

Bila dilihat dari sumber pertumbuhannya, kelima kategori unggulan telah mampu memberikan kontribusi 4,78 poin dari pertumbuhaan PDRB yang sebesar 6,18 persen pada tahun 2016 sedangkan 1,40 poin sisanya bersumber dari pertumbuhan 12 kategori lainnya (tabel 4.4). kategori erdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor selama tiga tahun yaitu pada thaun 2012 hingga 2013 telah mampu menjadi tia tahun yaitu pada tahun 2012 hingga 2013 telah mampu menjadi sumber pertumbuhan terbesar bagi pertumbuhan PDRB kabupaten Karimun dan terus mengalami peningkatan dari 1,35 poin pada tahun 2012 menjadi 1,49 poin di tahun 2013. Namunperannya sebagai sumber pertumbuhan tertinggi mulai menurun sejak tahun 2014 digantikan oleh kategori konstruksi sampai dengan tahun 2016.

Kategori konstruksi mampu memberikan kontribusi 1,27 poin terhadap pertumbuhan PDRB di tahun 2016 yang sebesar 6,18 persen. Sumber pertumbuhan tertinggi kedua berasal dari kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang turun peringkat dalam menyumbangkan andil terhadap pertumbuhan PDRB, yaitu sebesar 1,16 poin. Sedangkan tiga kategori lainnya memberikan andil di bawah satu persen terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Karimun selama tahun 2016.

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun (Poin) Tahun 2012-2016

Kategori 2012 2013 2014 2015* 2016**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,00 0,98 0,96 0,94 0,86
Pertambangan dan Penggalian 0,89 0,76 0,43 0,67 0,51
Industri Pengolahan 1,12 1,09 1,07 1,11 0,96
Konstruksi 1,31 1,34 1,49 1,24 1,27
Perdagngan Besar dan Eceran;

reparasi mobil dan sepeda motor

1,35 1,49 1,37 1,12 1,17
12 Kategori Lainnya 1,57 1,43 1,54 1,43 1,40
Pertumbuhan Ekonomi 7,24 7,09 6,87 6,54 5,18

Sumber : Buku Profil Perekonomian Kabupaten Karimun, Tahun 2017

Keuangan Daerah

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah, diikuti dengan semakin banyaknya dana – dana sektoral yang dikonversi menjadi dana bantuan pembangunan daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat bantuan umum maupun bantuan umum sektoral berupa Dana Alokasi Khush (DAK) yang penggunaannya  diserahkan kepada kabupaten/kota sesuai dengan permasalahan yang dihadapi serta potensi yang tersedia, maka berbagai sumber dana pembangunan tersebut dapat dimengerti merupaka “mesin” penggerak penyelenggaraan daerah yang diharapkan akan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Secara umum, APBD kabupaten Karimun dalam kurun waktu tahun 2012-2016 selalu mengalami deficit (Tabel 4.9). kondisi ini ditunjukan dari realisasi penerimaan yang mampu melampaui target, sedangkan untuk realisasi  belanja justru selalu dibawah target. Defisit anggaran merupaka kondisi yang tidak dapat dihindari. Alas an utamanya adalahsisi penerimaan tumbuh lebih rendah daripada tingkat pengeluaran, terutama peningkatan pada sisi pengeluaran rutin.

Hal ini menjadi tantangan serius bagi Kabupaten Karimun, mengingat defisit anggaran seyogyanya diarahkan pada mekanisme pemafaatan yang menjamin efektifitas dari penggunaannya. Penggunaan defisit anggaran untuk pembiayaan konsumsi jelas akan membahayakan perekonomian dalam jangka panjang. Tetapi apabila pembiayaan defisit anggaran terssebut digunakan untuk memperluas kapasitas produki yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, niscaya tidak akan memberatkan generasi mendatang.

Target dan Realisasi APBD Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

Tahun Pendapatan Belanja
Target (Rp) Realisasi (Rp) % Target (Rp) Realisasi (Rp) %
2012 920.390.779.189 947.494.832.074 102,94 988.223.385.533 877.897.881.273 88,84
2013 945.915.880.000 947.494.832.074 10,94 1.077.183.505.000 1.072.869.565.607 88,84
2014 1.083.492.046.486 1.054.154.143.520 97,29 1.281.462.082,938 1.127.995.594.487 88,02
2015 1.152.420.809.992 966.454.050.480 83,86 1.201.132.638.467 972.981.387.724 81,01
2016 1.181.481.042.611 1.190.554.560.729 100,77 1.208.049.078.393 1.074.029.572.105 88,91

Sumber : Buku Profil Perekonomian Kabupaten Karimun, Tahun 2017

Dari sudut pandang penerimaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan perogrram–program pembangunan. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali sumber dana otensial yang ada di daerah.

Sumber – sumber penerimaan PAD yang dimaksud adalah pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas – dinas dan penerimaan lain – lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak, sumbangan dan bantuan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sebagai atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinjaman.

Namun demikian, kontribusi PAD terhadap pembangunan Kabupaten Karimun berfluktuasi (Tabel dibawah). sumber pendataan tertinggi justru berasal dari Dana Perimbangan yang dari wkatu ke waktu mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan APBD maka pemda perlu melakukan beberapa langkah diantaranya peningkatan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Perkembangan Pendapatan Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016 (Rp)

Tahun Deskripsi Target Realisasi
2012 PAD 212.990.832.087,00 231.090.911.612,44
Dana Perimbangan 604.572.866.581,00 615.584.901.229,00
Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 102.827.080.521,00 100.819.019.233,00
2013 PAD 96.366.152.755,71 96.366.152.755,71
Dana Perimbangan 96.366.152.755,71 96.366.152.755,71
Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 96.366.152.755,71 96.366.152.755,71
2014 PAD 261.175.403.600,00 310.386.407.101,08
Dana Perimbangan 702.065.789.531,00 625.739.901.134,00
Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 120.250.853.355,00 118.027.835.285,08
2015 PAD 311.963.752.000 358.424.108.410,27
Dana Perimbangan 693.477.916.706.000 501.275.301.523
Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 146.978.924.534,00 106.754.640.547,00
2016 PAD 359.535.076.354,00 399.843.314.428,39
Dana Perimbangan 706.785.881.540,20 682.952.118.325,00
Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 115.160.084.716,80 107.759.127.976,00

Sumber : Buku Profil Perekonomian Kabupaten Karimun, Tahun 2017

Dilihat dari sisi belanja, realisasinya selalu dibawah target. Belanja didominasi oleh belanja langsung (Tabel 4.11) dengan pengeluaran terbesar pada pos belanja pegawai, sementara belanja modal selalu menjadi pos dengan jumlah belanja terkecil. Hal ini menunjukan bahwa anggaran untuk infrastruktur di daerah sangat terbatas. Pemerintah pusat telah mendorong peningkatan anggaran infrastruktur melalui peningkatan DAK, yang memasang hanya bisa dipakai untuk proyek fisik.

Perkembangan Belanja Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016 (Rp)

Tahun Deskripsi Target Realisasi
2012 Belanja Tidak Langsung 453.406.708.000,88 424.935.492.959,00
Belanja Langsung 534.816.677.533,00 452.962.388.314,00
2013 Belanja Tidak Langsung 459.338.093.766,00 459.074.436.358,60
Belanja Langsung 617.845.411.234,00 613.822.129.249,00
2014 Belanja Tidak Langsung 535.923.489.413,00 506.044.367.242,00
Belanja Langsung 745.538.593.525,00 621.951.749.351,00
2015 Belanja Tidak Langsung 575.928.277.194,00 508.941.749.351,00
Belanja Langsung 625.204.361.273,00 464.039.638.373,50
2016 Belanja Tidak Langsung 484.338.754.286,15 461.915.480.983,00
Belanja Langsung 723.710.324.125,00 612.114.091.122,51

Sumber : Buku Profil Perekonomian Kabupaten Karimun, Tahun 2017

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menciptaka good governance dan clean government dengan melakukan tata kelola pemerintah dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat ntuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat atau wadah untuk menampung berbagai kepentingan public (public accountability) yang diwujud nyatakan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrument kebijakan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencermikan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas public.

Laman sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7
English EN Indonesian ID
Butuh Bantuan? Berbincanglah dengan kami