BATAM (HK) – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi berkunjung ke Karimun dan Batam, Jumat (28/11).
Dalam serangkaian kunjungannya ke kantor-kantor pemerintahan, Yuddy mengingatkan kepala daerah agar terus membenahi sektor pelayanan publik.
Kunjungan Menteri Yuddy diawali ke Karimun. Di sana, Yuddy ‘blusukan’ ke Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepri, RSUD Karimun dan Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu.
Dalam pemaparannya di Rumah Dinas Bupati Karimun Nurdin Basirun, Yuddy menjelaskan kehadirannya di Karimun untuk menyampaikan beberapa pesan dari Presiden Joko Widodo, khususnya yang berkaitan dengan seluruh aparatur negara baik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun dari TNI dan Polri.
“Bapak Presiden berpesan bahwa wajah birokrasi kita mesti dirubah menjadi lebih baik lagi, berubah menjadi birokrasi yang ramah tanpa memilih, berubah menjadi birokrasi yang responnya cepat tanpa menghilangkan kewaspadaan. Selama ini birokrat itu lebih kepada bergaya priyai, yang lebih menunggu untuk dilayani, yang selalu menunggu untuk dihormati, maka dengan momentum keterpilihan Presiden Joko Widodo maka ditegaskan agar kita merubah mindset, kita semua harus menjadi birokrat aparatur sipil negara yang menjadi pelayan rakyat,” katanya.
Menurut Yuddy, keberhasilan yang dicapai oleh Kabupaten Karimun salah satunya dalam hal suasana investasi yang nyaman kemudian bisa mendatangkan investasi lebih dari Rp6 triliun, mampu mendatangkan ratusan bahkan ribuan orang setiap hari ke Tanjung Balai Karimun ini adalah berkat dukungan masyarakat.
Pesan kedua Presiden, lanjut Yuddy, meninggalkan ego sektoral. Tidak hanya misalnya pemerintah daerah bekerja di ruang lingkupnya. Seolah tidak ada kawan ditempat lain, padahal masih ada Pemerintah Provinsi, masih ada Pemerintah Pusat. Atau aparatur sipil negara hanya berasa bahwa hanya bekerja di lingkungan PNS saja. Padahal ada prajurit TNI, ada Polri.
“Maka Presiden berpesan tidak ada tujuan-tujuan pencapaian pembangunan nasional yang bisa tercapai secara cepat dan efektif serta tepat sasaran tanpa dukungan semua pihak,” ujarnya.
Pesan yang ketiga dari Presiden adalah, jadilah pelayan rakyat yang baik. “Kembangkan inovasi dan pelayanan publik sebaik mungkin. Pastikan seluruh rakyat kita memerlukan bantuan dari aparatur sipil negara di layani dengan sebaik-baiknya,” tutur Yuddy.
“Yang keempat pesan dari Presiden dalam kaitannya pesan pertama, kedua dan ketiga adalah bagi seluruh aparatur sipil negara maka stop pemborosan,” imbuhnya.
Yuddy juga menjelaskan alasan kenapa memilih meninjau Kantor Imigrasi. Menurutnya bukan karen bobroknya pelayanan tetapi memastikan bahwa pelayanan yang sudah dilaksanakan selama ini bisa lebih baik lagi. Demikian pula tinjauan terhadap Bea dan Cukai sertas seluruh pelayanan yang ada di Kabupaten Karimun.
“Karena Imigrasi serta Bea dan Cukai merupakan portal yang paling depan dari kehadiran masyarakat internasional yang datang ke Karimun. Kemudian orang luar negeri kalau datang ke Indonesia pasti pertama kali tujuannya ke Imigrasi kan, jadi jangan dicemberutin. Makanya dalam hal ini pelayanan perlu kita tingkatkan,” katanya.
Sore harinya, giliran Kota Batam dikunjungi Yuddy Chrisnandi. Disambut Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, Yuddy sempat berkeliling di Kantor Samsat Batam.
Dalam pertemuan dengan pejabat pemerintahan di Kepri, Yuddy juga mengajak agar sektor pelayanan publik terus ditingkatkan. Alasannya, kata Yuddy, karena kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan aparatur negara saat ini sudah mulai menipis.
“Semua masyarakat harus dipastikan dapat terlayani. Jangan sampai ada komplain lagi baik mengenai pelayanan dari berbagai aparatur negara,” ucapnya.
Selain itu, Yuddi juga meminta pemerintah daerah harus melakukan efisiensi dan meningkatkan kualitas aparatur sipil negara agar masyarakat juga lebih makin tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sipil negara.
“Revolusi mental itu harus kita lakukan bersama agar kualitas aparatur negara bisa lebih baik kedepan,” ujarnya.
Salah satu contoh efisien yang sampaikannya, yakni setiap aparatur negara tidak dibenarkan melakukan rapat-rapat di hotel demi efisiensi anggaran.
“Saya juga pengusaha perhotelan, jadi saya tahu itu semua, hotel bukan tempat penampung APBN, tapi sarana penunjang sektor wisata. Begitu juga dengan konsumsi kegiatan pemerintah harus mengutamakan produk dalam negeri agar dapat membantu dan meningkatkan ekonomi lokal,” katanya.
Untuk meningkatkan pelayanan publik dan efesiensi itu, lanjut Yuddy, pemerintah harus melakukan perbaikan sistem dengan mengedepankan aparatur sipil negara harus memiliki kualitas tinggi.
Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Soerya Respationo menyampaikan satu permintaan kepada Menteri Yuddy agar passing grade kelulusan CPNS di Kepri diturunkan dari standarisasi yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Sebagai pemerintah daerah, kami sangat taat dengan peraturan yang ditetapkan pemerintahan pusat. Tapi secara de facto kemampuan putra putri daerah peserta CPNS belum sama dengan di pusat baik mengenai nilai standarisasi kelulusan test,” ujar Soerya.
“Sekarang ini kita baru melakukan tes CPNS di Kepri. Tingkat kelulusannya tak bisa mencapai. Pak Menteri bisa ngak menurunkan passing grade kelulusan tes CPNS di Kepri ini,” imbuhnya.
Menanggapi permintaan itu, Yuddy menyampaikan, passing grade kelulusan CPNS tujuannya untuk melihat sebuah kualitas dan kemampuan dasar. Mau tak mau memang harus dibuat standarisasi untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang berkualitas.
“Kita mencari yang berkualitas dan meningkatkan akuntabilitas, tapi saya yakin di Kepri ini pasti banyak yang pintar, buktinya saja saat kunjungan tadi pagi ke Karimun banyak putra putri Kepri yang sangat pintar, ” katanya.
Bahkan ditambahkannya, selama usia putra putri di Kepri masih memadai, untuk mengikuti tes CPNS berulang kali tidak ada masalah.
“Selama usianya masih memadai bisa saja, bagi peserta yang belum lulus bisa melakukan pendaftaran berulang kali setiap penerimaan di buka. Nilai peserta yang tinggi akan diekspor ke kota lain untuk memenuhi formasi yang kurang. Dan ke depan setiap aparatur sipil negara harus siap ditempatkan di mana saja,” ungkapnya. (yus/gan)
