Sektor Kehutanan

Kawasan hutan adalah istilah yang dikenal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu menurut pasal 3 yang berbunyi:

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Kawasan hutan di Indonesia mempunyai fungsi sebagai fungsi konservasi; fungsi lindung; dan fungsi produksi. Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Di Indonesia telah ditetapkan ketiga fungsi Kawasan Hutan tersebut menjadi fungsi pokok dari hutan. Yang dimaksudkan dengan fungsi pokok adalah fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan.

Fungsi pokok dari hutan Indonesia adalah :

Fungsi pokok sebagai Hutan Konservasi;

Hutan Konservasi yang selanjutnya disebut HK adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragam tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Fungsi pokok sebagai Hutan Lindung; dan

Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Fungsi pokok sebagai Hutan Produksi.

Hutan produksi terdiri dari :

- - Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.
  - Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
  - Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
  - Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK Kawasan Hutan No. 76/MenLHK-II/2015 Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan Hutan di Kabupaten Karimun, dapat dilihat pada tabel dan peta sebagai berikut.

Kawasan Hutan Kabupaten Karimun Menurut SK Kawasan Hutan No. 76/MenLHK-II/2015 di Kabupaten Karimun (Ha)

No.	Kecamatan	Kawasan Hutan	Luas
1	Kec. Belat	APL	4.800
		HP	703
		HPT	1.318
2	Kec. Buru	APL	4.840
		HP	90
		HPT	1.730
3	Kec. Durai	APL	2.369
		HP	509
		HPK	179
		HPT	945
4	Kec. Karimun	AIR	35
		APL	2.418
		HP	350
		HPK	666
		HPT	249
5	Kec. Kundur	AIR	7
		APL	6.936
		HL	1.615
		HP	181
		HPT	169
6	Kec. Kundur Barat	AIR	63
		APL	10.714
		HP	366
		HPK	10
		HPT	158
7	Kec. Kundur Utara	AIR	14
		APL	9.717
		HPT	1.458
8	Kec. Meral	AIR	10
		APL	2.101
		HPT	343
9	Kec. Meral Barat	AIR	26
		APL	3.527
		HL	972
		HP	187
		HPK	270
		HPT	440
10	Kec. Moro	AIR	51
		APL	9.434
		HL	3.540
		HP	1.784
		HPK	718
		HPT	8.684
11	Kec. Tebing	AIR	134
		APL	2.714
		HL	2.486
		HPT	141
12	Kec. Ungar	APL	2.341
		HP	373
		HPK	164
		HPT	741
Jumlah			93.787,89