Sektor Kehutanan

Kawasan hutan adalah istilah yang dikenal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu menurut pasal 3 yang berbunyi:

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Kawasan hutan di Indonesia mempunyai fungsi sebagai fungsi konservasi; fungsi lindung; dan fungsi produksi. Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Di Indonesia telah ditetapkan ketiga fungsi Kawasan Hutan tersebut menjadi fungsi pokok dari hutan. Yang dimaksudkan dengan fungsi pokok adalah fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan.

Fungsi pokok dari hutan Indonesia adalah :

  • Fungsi pokok sebagai Hutan Konservasi;

Hutan Konservasi yang selanjutnya disebut HK adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragam tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

  • Fungsi pokok sebagai Hutan Lindung; dan

Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

  • Fungsi pokok sebagai Hutan Produksi.

Hutan produksi terdiri dari :

      • Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk    digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.
      • Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
      • Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
      • Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK Kawasan Hutan No. 76/MenLHK-II/2015 Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan Hutan di Kabupaten Karimun, dapat dilihat pada tabel dan peta sebagai berikut.

Kawasan Hutan Kabupaten Karimun Menurut SK Kawasan Hutan No. 76/MenLHK-II/2015 di Kabupaten Karimun (Ha)

No. Kecamatan Kawasan Hutan Luas
1 Kec. Belat APL 4.800
HP 703
HPT 1.318
2 Kec. Buru APL 4.840
HP 90
HPT 1.730
3 Kec. Durai APL 2.369
HP 509
HPK 179
HPT 945
4 Kec. Karimun AIR 35
APL 2.418
HP 350
HPK 666
HPT 249
5 Kec. Kundur AIR 7
APL 6.936
HL 1.615
HP 181
HPT 169
6 Kec. Kundur Barat AIR 63
APL 10.714
HP 366
HPK 10
HPT 158
7 Kec. Kundur Utara AIR 14
APL 9.717
HPT 1.458
8 Kec. Meral AIR 10
APL 2.101
HPT 343
9 Kec. Meral Barat AIR 26
APL 3.527
HL 972
HP 187
HPK 270
HPT 440
10 Kec. Moro AIR 51
APL 9.434
HL 3.540
HP 1.784
HPK 718
HPT 8.684
11 Kec. Tebing AIR 134
APL 2.714
HL 2.486
HPT 141
12 Kec. Ungar APL 2.341
HP 373
HPK 164
HPT 741
Jumlah 93.787,89

Sumber : Hasil Analisis ArcGIS, 2018

Butuh Bantuan? Berbincanglah dengan kami